Pengertian Ijtima Ulama

Apa Itu Ijtima Ulama ?

Menurut bahasa, Pengertian Ijtima adalah pertemuan atau perkumpulan. Sedangkan hasil dari pada ijtima adalah ijma yang berarti hasil dari keputusan yang diperoleh lewat ijtima.

Ijtima berasal dari kata ijma yang berarti kesepakatan atau konsensus.

Dalam dunia pesantren tradisional, ijtima ulama biasanya dikaitkan dengan keputusan dalam ranah fiqih (hukum Islam), bukan putusan politik praktis seperti penyebutan langsung nama orang yang mesti dipilih menjadi pemimpin.

Mengutip catatan Tirto, Ijtima adalah hasil konsensus tersebut. Pada cabang ilmu fiqih, ijma menempati level ketiga dari empat sumber hukum yang sah dan diakui setelah Alquran dan Hadis. Sumber hukum keempat adalah qiyas (preseden hukum). Dengan kata lain, ijtima bukan sesuatu yang main-main.

Ijtima Ulama III ?

Menurut Imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, seperti diberitakan Tirto, jika ada kegiatan bernama ijtima ulama maka legitimasi hasil ijtima itu sangat ditentukan oleh siapa saja ulama yang hadir. Menurutnya hanya ulama-ulama mujtahid dengan pemahaman ilmu fiqih mumpuni yang bisa menghasilkan sebuah ijma.

Jadi hasil dari pada ijtima ulama itu akan sangat bergantung pada siapa saja para yang ulama yang terlibat di ijtima tersebut.

Sepanjang ingatan Nasaruddin tidak pernah ada ijtima ulama di lembaga-lembaga organisasi islam yang menghasilkan putusan politik praktis seperti penyebutan langsung nama orang yang mesti dipilih menjadi pemimpin. Biasanya ijtima ulama untuk politik hanya merujuk kriteria ahlak dan keimanan.

Baca juga : Ijtima Ulama 3 Direspons Negatif NU, Muhammadiyah, hingga MUI

Apakah MUI Terlibat dalam Ijtima Ulama III ?

“Banyak pihak yang menanyakan kepada MUI apakah ada hubungannya antara Ijtima Ulama III dengan MUI. Sehubungan dengan hal tersebut kami ingin menegaskan, bahwa MUI tidak memiliki keterkaitan dengan Ijtima Ulama III,” tutur Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, (Jumat, 3 Mei 2019.)

Ketika hasilnya itu sudah mengarah kepada sifatnya hal-hal yang provokatif, dan di luar kewajaran, dan di luar hal yang berlaku di Indonesia, maka kita seharusnya menggunakan pendapat-pendapat yang betul-betul sesuai dengan kaidah berbangsa dan bernegara dan aturan hukum yang berlaku.

Share Artikel Ini Kuy